Read This Post

Remunerasi & Kenaikan Gaji Harusnya Diprioritaskan ke TNI dan Polri

Sabtu, 3 April 2010 | 10:31 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan gaji yang diberikan kepada jajaran Kementerian Keuangan dinilai tidak tepat.  Kasus pegawai Ditjen Pajak yang punya rekening Rp 25 miliar menjadi contoh kegagalan sistem remunerasi di Kementerian Keuangan.


Legislator Komisi XI asal Partai Demokrat Achsanul Qosasih menilai, tidak tepat jika jajaran Kementerian Keuangan menjadi instansi yang paling tinggi dan lebih dulu mendapatkan remunerasi. "Saya heran, kenapa kok malah Kementerian Keuangan dulu yang dapat remunerasi? Saya kira yang pantas itu seharusnya dari TNI dan Polri," kata Achsanul Qosasih dalam diskusi Radio Trijaya, di Warung Daun Jakarta, Sabtu (4/3/2010).


Ia mengatakan, dinilai dari kinerjanya, TNI dan Polri memiliki beban kerja yang paling tinggi dan lebih tinggi dibanding Kementerian Keuangan. "Karena TNI dan Polri ini yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Mereka ada di garda terdepan soal pelayanan dan keamanan masyarakat. Sampai di daerah-daerah terpencil mereka bahkan ada," tuturnya.

"Dengan demikian, justru lebih tepat jika remunerasi ini lebih diprioritaskan di TNI Polri," sambungnya. 
Mengenai remunerasi di jajaran Kementerian Keuangan, menurutnya terlalu dini diterapkan karena penilaian yang terlalu subyektif. Sudah menjadi semacam asumsi, kata dia, kalau jajaran Kementerian Keuangan mengurusi uang yang sangat banyak maka gajinya juga harus besar.

"Tapi, gaji besar tak jamin tak korupsi. Itu bukan cegah korupsi, remunerasi itu lebih kepada bentuk reward atas kinerja. Soal korupsi itu keprofesionalan orangnya yang harus dibenahi, bukan pendapatannya," tegas dia. (sumber: kompas)

Do Your Best, Share Our Article

Related Posts

1 Response to Remunerasi & Kenaikan Gaji Harusnya Diprioritaskan ke TNI dan Polri

Anonim
Sabtu, 03 April, 2010

molorrrrrrrr maneeeeh

Posting Komentar